Cara BUMDes Berbadan Hukum

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut BUMDes saat ini telah dipayungi oleh UU Cipta Kerja yang menjadi faktor utama kemajuan BUMDes. Pasalnya selama ini BUMDes terkesan terhalangi karena statusnya bukan badan hukum hingga sulit untuk mengakses permodalan.

Read more

Kemendes PDTT Dorong Bumdes dalam Bangkitkan Ekonomi Desa

“Saat ini kami upayakan bangunkan kembali dengan berbagai ikhtiar,” ungkap Gus Menteri saat menjadi keynote speech di Webinar yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Senin (06/07/2020). Begitulah cuplikan pembicaraan gus menteri untuk mendorong bumdes menjadi salah satu penggerak perekonomian desa. Seperti yang diberitakan desajateng.com, Selasa 7 Juli 2020, yang lebih lengkapnya dibawah ini.

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 51 ribu BUMDes di seluruh Indonesia. BUMDes-BUMDes itu akan digerakkan kembali setelah beberapa bulan terakhir sempat mati suri karena terdampak Covid-19.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan pendampingan khusus bagi BUMDes, dalam rangka membangkitkan ekonomi desa pasca dilanda pandemi Covid-19.

Read more